Waingapu.Com – Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur (APMST) menggelar aksi demonstrasi damai, Senin (18/10) siang lalu. Massa demo mengawali aksinya ke Polres Sumba Timur sekira pukul 11:00 WITA, lalu kemudian bergeser ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan berakhir di DPRD setempat. Nama Ali Oemar Fadaq dan Debora Bili menjadi dua nama yang paling sering digaungkan orator aksi itu.
Di gerbang masuk Mapolres Sumba Timur, Koodinator Umum APMST, Ricky Prihatin Core menyatakan apresiasi tinggi pada Kapolres Sumba Timur, AKBP. Handrio Wicaksono yang dinilai bekerja maksimal optimal dalam proses hukum yang melibatkan Ali Oemar Fadaq, selaku ketua DPRD setempat. Penyidik dinilainya dan orator lainnya telah maksimal bekerja sehingga laporan Gidion Mbiliyora, yang kini telah menjadi mantan Bupati Sumba Timur itu, dinyatakan P-21.
“Sehingga ada P-21 itu karena kerja pihak penyidik Polres Sumba Timur, kami apresiasi itu. Tetapi kami sayangkan hingga saat ini tersangka dan pelaku dalam hal ini Ali Oemar Fadaq dan juga barang bukti belum diserahkan ke Kejaksaan,” tandas Ricky yang di sisinya dibentangkan spanduk bertuliskan Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur mendesak DPRD Sumba Timur, Polres Sumba Timur dan Kejaksaan Sumba Timur segera Tuntaskan kasus hukum AOF.
Handrio Wicaksono kala diberi kesempatan untuk menyampaikan statemen menegaskan tetap berupaya maksimal demi tuntasnya kasus itu. Selain itu, juga memohon kesabaran APMST agar pihaknya berkoordinasi dengan Kapolda NTT sebagai pimpinan.
Aksi yang kemudian bergeser dengan long march dan dikawal aparat Polres setempat itu kemudian menyasar ke Kejari Sumba Timur. Di sini tak hanya nama Ali Oemar Fadaq yang digaungkan, namun juga ada nama Debora Bili yang merupakan kasus serupa.
“Kenapa pihak kejaksaan tetap menaikan ke meja hijau kasus yang menimpa saudari Debora Bili padahal telah dilakukan restorative justice yang juga telah mengadirkan tokoh masyarakat dan tokoh agama? Sementara kasus pencemaran nama baik Bapak Gidion Mbiliyora yang tidak tercapai kesepakatan damai dengan saudara Ali Oemar Fadaq dalam proses restiorative justice, justru hingga kini kasusnya berjalan lamban? Kami harap kawan media dan aliansi memantau perkembangan putusannya hingga hukum itu tidak tumpul ke atas tajam ke bawah,” papar Aldi Wal kala diberi kesempatan berorasi di gerbang Kejari Sumba Timur.
Diakui Ricky, aksi mereka kali ini secara kuantitas pesertanya kecil, namun demikian yang hadir ini merupakan perwakilan dari harapan yang sama dari elemen masyarakat lainnya di Sumba Timur.
“Ketua DPRD Sumba Timur sudah jadi tersangka, jadi penuhi sudah panggilan aparat hukum. Jangan sampai kami orang kecil yang tangkap. Maaf jika sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan.Kejaksaan jangan pandang bulu dalam proses hukum masyrakat,” tandas Ricky.
Dari balik terali pintu gerbang masuk Kantor Kejari, Okto Rikardo, Kepala Kejaksaan (Kajari) Sumba Timur dan jajarannya memberikan jaminan bahwwa kasus yang dipertanyakan proses hukumnya oleh APMST akan segera dilanjutkan. Namun demikian, pihaknya meminta waktu untuk berkoodinasi dengan penyidik Polres Sumba Timur juga tentunya Kejati selaku pimpinan.
“Institusi kami adalah institusi penuntut umum, institusi penyidiknya adalah Polres. Kami akan berkoordinasi dengan pihak penyidiik. Kami juga perlu untuk meneliti kembali bersama dengan penyidik terkait barang bukti yang ada dalam perkara itu. Sebelum itu kami harus saling berkoordinasi untuk menentukan kapan waktu terbaiknya. Karena saya punya atasan di Kejaksaan Tinggi tentu saya perlu dan demikian juga Pak Kapolres punya atasan di Kapolda sana, jadi kami perlu juga koordinasi dengan pimpinan kami,” urai Okto Rikardo.
Pendemo juga.melanjutkan dan mengakhiri aksinya di halaman samping gedung DPRD Sumba Timur. Dalam kesempatan orasinya, Ricky Prihatin menyentil legislator yang merupakan figur-figur pilihan kok maunya dipimpin tersangka. Para pendemo juga menyerahkan pernyataan sikap yang diterima oleh Jonathan Hani dari unsur pimpinan dan Joshua Maujawa dari unsur anggota DPRD setempat. (ion)
