BAGIAN 3: RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

oleh
oleh

1)  Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2025

 No Indikator Kinerja KunciCapaianKinerja(Tahun2024)(%)CapaianKinerja(Tahun2025)(%) Sumber Data
1Persentase kematian ibu0,19%Dinkes
2Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita17,51%Dinkes
3Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar78,08%69,55%Dinkes
4Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar94,87%96,11%Dinkes
5Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar94,05%90,98%Dinkes
6Persentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar84,74%81,14%Dinkes
7Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar99,17%94,01%Dinkes
8Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar40,06%45,06%Dinkes
9Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar93,18%86,84%Dinkes
10Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar24,58%24,43%Dinkes
11Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar100%100%Dinkes
12Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar100%100%Dinkes
13Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar98,17%100%Dinkes
14Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar
97,36%100%Dinkes
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Tabel 1.6. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan Tahun 2025

NOPROGRAM/KEGIATANANGGARAN (Rp)REALISASI (Rp)%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT5,226,184,9004,019,299,89676.91
1Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil981,818,700642,719,68965.46
2Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin492,710,000325,469,90066.06
3Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir804,312,00666,859,36882.91
4Pelayanan Kesehatan Balita548,989,700331,970,18960.47
5Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar63,769,60054,065,35084.78
6Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif218,298,02050,414,70023.09
7Pelayanan Kesehatan pada UsiaLanjut355,671,040332,783,40093.56
8Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi72,363,50055,403,50076.56
9Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)643,025,040619,145,00096.29
10Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat47,435,00046,755,00098.57
11Pelayanan Kesehatan OrangTerduga Tuberkulosis687,912,700606,089,20088.11
12Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV309,879,600287,624,60092.82
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran, pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UpayaKesehatan Masyarakat menunjukkan tingkat serapan sebesar 76,91%, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran belum optimal secara keseluruhan. Secara lebih rinci, terdapat variasi signifikan dalam tingkat realisasi antar kegiatan. Beberapa kegiatan menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik, seperti pelayanan pada ODGJ berat (98,57%), diabetes melitus (96,29%), usia lanjut (93,56%), dan risiko HIV (92,82%), yang mencerminkan efektivitas dalampelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Sebaliknya, terdapat kegiatan dengan realisasi yang relatif rendah, terutama pada pelayanan usia produktif (23,09%), balita (60,47%), serta ibu hamil (65,46%) dan ibu bersalin (66,06%), yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun penyerapan anggaran di lapangan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran sudah cukup baik pada program-program berbasis penanganan kasus dan layanan spesifik, namun masih diperlukan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada layanan promotif dan preventif, khususnya yang menyasar kelompok usia produktif dan kesehatan ibu dan anak, guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mendukung pencapaian target SPM secara menyeluruh.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7. Permasalahan Yang Diadapi pada Urusan Kesehatan Tahun 2025

NoPermasalahanSolusi
1.Tahapan Pelaksanaan
 Pengelolaan pelayanan kesehatan IbuHamil:
SPM Ibu hamil belum mencapai target karena masih banyak ibu hamil yang tidak K1 murni. Ini disebabkan karena masih banyak ibu yang tidak menyadari kehamilannya di minggu-minggupertama, ada juga ibu hamil yang belum menyadari pentingnya memeriksakan kehamilan trimester1 karena masih menganggap hal yang biasa dan wajar serta ibuhamil yang tidak diinginkan (kehamilan remaja dibawah umur18 tahun) masih tinggi.

Selain itu dengan adanya Permenkes 6 tahun 2024 yangmewajibkan kunjungan 6 kali selama periode kehamilan dan Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis danTenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga temasuk pelayanan ultrasonografi(USG), sehingga mempengaruhi capaian SPM belum maksimal.

Masih kosongnya tenaga dokter dibeberapa puskesmas karena pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar wajib pada Kunjungan pertama dan Kunjungan kelima wajib dilakukan oleh dokter termasuk pelayanan ultrasonografi (USG).

Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin:

Akses ke fasilitas kesehatan yang jauh dan tidak adanya transportasi kendaraan roda 4 sehingga ketika merasa sakit bersalin ibu memilih bersalin di rumah

Belum adanya rumah tunggu kelahiran di beberapa puskesmas sehingga menyulitkan tenaga kesehatan untuk mendekatkan ibu pada H-7 sebelum bersalin.

Ada beberapa desa yang belum ada bidan desa sehingga sulit untuk memantau perkembangan ibu hamil yang akan bersalin. 

Ibu hamil yang tidak diinginkan(kehamilan remaja dibawah umur 18 tahun) masih tinggi karena rasa malu.

Keadaan ekonomi keluarga yang sulit dan tidak ada kerabat/keluarga untuk numpang di sekitar fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan lebih memilih bersalin di rumah dan dibantu dukun bersalin.

Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir:

Masih adanya persalinan yang tidak dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga menghilangkan kesempatan bayi baru lahir dalam mendapatkan pelayanan sesuai standar

Sempat ada Kekosongan Hb0, Vitamin K Injeksi dan Gentamisin Salep

Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita:

Masih rendahnya pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit

Rendahnya pelaksanaan SDIDTK yaitu menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan pada bulan operasi Timbang

Rendahnya sasaran balita yang datang ke posyandu

IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) masih rendah 

Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar:

Belum semua anak usia pendidikan dasar yang berada di luar sekolah dapat dijangkau pelayanan kesehatan. Selama ini masih berfokus pada anak usia pendidikan dasar di sekolah

Buku Raport Kesehatanku ketersediaanya terbatas sehingga menggunakan Form Pencatatan saja bukan memakai buku Raport Kesehatanku

Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut:

Masih belum optimalnya pergerakan sasaran dan kunjungan rumah dalama melakukan pelayanan kesehatan lansia

Logistik (ketersediaan BMHP) untuk melakukan pelayanan kesehatan lansia tidak cukup memadai.”

Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus:

Logistik untuk lakukan screening tidak cukup memadai terutama untuk melakukan pelayanan kesehatan usia produktif dan Hipertensi

Masyarakat merasa tidak penting untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini faktor risiko penyakit PTM dan merasa takut dengan hasil screening PTM misalnya pemeriksaan IVA.

Belum maksimal kerja sama lintas sektor penggerakan sasaran Posbindu untuk mengikuti kegiatan Posbindu
Belum semua Puskesmas mempunyai IVA Kit.

Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai Posbindu

Kurangnya logistik Bahan Medis Habis Pakai berupa stik Kolesterol dan Gula Darah

Belum semua Posbindu mempunyai register Posbindu

Media penyuluhan baik di Posbindu maupun di Puskesmas sangat sedikit (terbatas)

Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan antar program seperti kegiatan Posbindu bisa dilakukan secara bersama dengan kegiatan vaksinasi, MBS, Puskesmas Keliling, kegiatan Rematri bagi remaja di atas usia > 15 tahun, kegiatanPosyandu Lansia, kegiatan Prolanis kerja sama dengan BPJS.

Kebutuhan NIK sering menjadi masalah dalam penginputan SIPTM.

Belum optimalnya kegiatan screening dan deteksi dini di FKTP

Belum tersosialisasi dengan baik SIPTM dan ASIK sehingga masih terdapat kesalahan dalam penginputan SIPTM

Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat:

Pengelola Program belum semua mendapat pelatihan tentang Pelayanan 

Kesehatan Jiwa dan Pelatihan Pelayanan rehabilitasi medis bagi Penyalahgunaan Napza

Belum semua jenis obat pelayanan Kesehatan Jiwa Tersedia di Kabupaten

Pelaksanaan Pelayanan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa belum dilakukan secara masif dan terintegrasi di seluruh Puskesmas

Kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor belum berjalan optimal, dalam pelayanan kesehatan jiwa serta upaya pembebasan kasus pasung

Belum Seluruh ODGJ mendapat dukungan Keluarga dalam upaya kepatuhan berobat.

Belum semua Puskesmas melakukan penginputan data hasil pelayanan ODGJ dan Skrining kesehatan jiwa pada aplikasi SIMKESWA

Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis:

Terjadi pergantian pengelola Program sehingga pengelola baru membutuhkan pelatihan yang menyebabkan program tidak berjalan dengan baik.

Beberapa pengelola tidak aktif secara program maupun pelaksanaan penjaringan TBC di lapangan.

Pengelola mempunyai tugas rangkap yang menyebabkan pelaksanaan program TBC tidak berjalan dengan baik.

Terjadi kekurangan stok logistik obat anak, obat lepasan dan BMHP Catrid TCM

Penjaringan belum berjalan dengan baik, sebagian besar kasus tidak dilakukan investigasi kontak

Perlu peningkatan pelibatan lintas program dan lintas sektor sehingga dapat membantu pengelola yang memiliki tugas ganda.

Pengadaan catrid TCM maupun obat lepasan untuk memenuhi stok logistik yang kurang.

Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan 
Risiko Terinfeksi HIV:
Belum semua kelompok berisiko, mau diskrining HIV
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil:
Meningkatkan edukasi dan deteksi dini kehamilan melalui penguatan peran kader dan bidan desa, optimalisasi kunjungan rumah, serta kampanye kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, perlu pemenuhan tenaga dokter di puskesmas, pemanfaatan layanan dokter keliling/telemedicine, serta penyesuaian strategi layanan untuk memenuhi standarkunjungan sesuai regulasi.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin:
Memperkuat akses persalinan di fasilitas kesehatan melalui penyediaan transportasi rujukan, pembangunan rumah tunggu kelahiran, serta pemerataan tenaga bidan desa. Disertai peningkatan edukasi kepada masyarakat dan intervensi sosial-ekonomi untuk mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir:
Mendorong persalinan di fasilitas kesehatan melalui peningkatanakses dan edukasi, serta memastikan ketersediaan logistik esensial (Hb0, Vitamin K, antibiotik) melalui perencanaan dan distribusi yang lebih efektif.

Pelayanan Kesehatan Balita:
Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapanMTBS dan SDIDTK, serta memperkuat peran posyandu melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan integrasi layanan imunisasi untuk mencapai cakupan IDL.

Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar:
Memperluas jangkauan layanan kesehatan anak di luar sekolah melalui pendekatan berbasis komunitas, serta pemenuhan sarana pencatatan kesehatan anak secara bertahap.

Pelayanan Kesehatan Lansia:
Mengoptimalkan pelayanan melalui kunjungan rumah dan posyandu lansia, serta memastikan ketersediaan logistik dan dukungan operasional bagi tenaga kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Hipertensi, dan Diabetes Melitus:
Memperkuat deteksi dini PTM melalui pemenuhan logistik skrining, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan Posbindu dan integrasi layanan lintas program. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi kesehatan serta penyediaan sarana pendukung seperti IVA kit dan media KIE.

Pelayanan Kesehatan ODGJ:
Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, memastikan ketersediaan obat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan dukungan keluarga. Disertai optimalisasi sistem pelaporan dan skrining kesehatan jiwa secara terintegrasi.

Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis:
Memperkuat kapasitas dan kesinambungan SDM program, memastikan ketersediaan logistik, serta meningkatkan penjaringan kasus dan investigasi kontak melalui pelibatan lintas sektor dan pengurangan beban tugas rangkap.

Pelayanan Kesehatan HIV:
Meningkatkan cakupan skrining pada kelompok berisiko melalui pendekatan berbasis komunitas, pengurangan stigma,serta penguatan edukasi dan layanan konseling yang ramah dan inklusif.
2PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Masih kurangnya pemahaman dalam melakukan perhitungan perencanaan dan penganggaran kegiatan SPM karena disesuaikan anggaran yang diberikan oleh BKAD.Meningkatkan kapasitas perencanaan melalui pelatihan teknis penghitungan kebutuhan SPM berbasis standar, disertai penguatan koordinasi antara perangkat daerah dan BKAD agar proses perencanaan dan penganggaran lebih sinkron, berbasis kebutuhan riil,
dan berorientasi pada pencapaian target SPM
3PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
Masih kurang pemahaman secara menyeluruh perhitungan kebutuhan Logistik dan ketenagaan untuk pencapaian SPMMeningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis perhitungan kebutuhan logistik dan ketenagaan berbasis standar SPM, disertai penyusunan pedoman operasional yang terintegrasi serta penguatan koordinasi lintas programagar perencanaan kebutuhan lebih
akurat, efisien, dan sesuai dengan kondisi riil pelayanan kesehatan
4PENGUMPULAN DATA
Masih lambatnya pengumpulan data yang dilakukan oleh Puskesmas untuk dilaporkan ke Kabupaten sehingga Kabupaten lambat melakukan perekapan dan validasi laporan SPM. 2. Masih terkendala jaringan di beberapa Puskesmas sehingga menyulitkan dalam pelaporan secara online dengan menggunakan elektronik.Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan melalui penetapan standar waktu (timeline) pelaporan yang jelas, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta pemberian pembinaan dan pendampingan kepada Puskesmas agarproses pengumpulan data lebih tertib dan terjadwal.

Mengatasi kendala jaringan dengan menerapkan mekanisme pelaporan hybrid (offline–online), penyediaan dukungan sarana prasarana TIK secara bertahap, serta optimalisasi koordinasi untuk pengiriman data melalui alternatif media yang tersedia.
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025

….bersambung….