Waingapu.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Tengah menegaskan tetap akan ada posko di salah satu titik masuk Kabupaten dari arah timur atau dari Kabupaten Sumba Timur ( Sumtim) – NTT. Hal itu diungkapkan oleh Oktavianus Deki, sekretaris sekaligus juru bicara Satuan Gugus Tugas Covid-19 Sumba Tengah, Jumat (29/05) sore lalu di ruang kerjanya.
Mewaspadai arus masuk orang dan barang dari Sumtim, demikian Deki, adalah sebuah hal penting dan mutlak. Karena hingga kini wilayah Sumba Tengah masih dalam zona hijau dan sebaliknya Sumtim masih dalam posisi zona merah. Meniadakan posko saat ini, kata dia adalah sebuah tindakan konyol.

“Terkait dengan pernyataan Gubernur yang lalu, kami sudah diskusikan terkait dengan tindak lanjut permintanan dan pernyataan Gubernur. Hanya perlu kami perjelas bahwa posko perbatasan antara Sumba Tengah dan Sumba Timur, juga Sumba Tengah dengan Sumba Barat ,kalau untuk kami lebih sebagai pos pemeriksaan atau screening, tidak bersifat portal seperti pos batas antara kabupaten yang betul terapkan pembatasan,” tandas Deki.
Lebih lanjut Deki yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumba Tengah itu menjabarkan, Posko itu nantinya hanya akan memeriksa dokumen seperti surat keterangan sehat. Dan kalau ASN, TNI dan Polri tentu surat tugas dari atasan. Sementara kalau swasta dan BUMN yang mengantar BBM dan logistik, tentu surat pengantar dari direktur atau pimpinan.
“Kami tetap tunggu hasil rapat yang akan dilaksanakan minggu depan. Rapat itu untuk menentukan apakah kita selesai atau tutup sudah poskonya ataukah tetap saja ada tapi sikapnya lebih terbuka,” timpal Deki setelah sebelumnya menegaskan bahwasanya Pemkab. Sumba Tengah tidak ada hal yang harus dan perlu ditindaklanjuti terkait dengan pernyataan Gubernur.
Ditempat terpisah sebelumnya, media ini sempat berbincang-bincang dengan sejumlah petugas yang bersiaga di Posko atau pintu masuk Sumba Tengah tepatnnya di sisi timur jembatan dan terminal Langgaliru . Dua petugas, masing-masing dari unsur TNI-AD dengan ditemani salah satu anggota Polri yang juga bertugas sebagai Babinkamtibmas, menyambut positif pernyataan dan arahan Gubernur NTT. Menurut mereka, dengan dibuka portal atau bahkan ditiadakan posko tentu akan memperlancar kembali geliat ekonomi warga. Selain itu kata mereka, juga akan meringankan beban kerja mereka dan dengan sendirinya mereka akan bekerja layaknya sedia kala.
“Saya ini Babin Pak, jadi idealnya kerja dengan terjun keliling di masyarakat, berdialog dengan masyarakat pada tempat saya ditugaskan. Jadi tidak sebatas terpaku pada Posko seperti ini, lama-lama kami juga jenuh. Dan masyarakat di sini juga berharap kondisi adanya posko seperti ini minimal pindah atau bahkan tidak lagi ada,” ungkap oknum petugas dari unsur TNI yang juga dimaklumi oleh rekanya dari unsur Polri.(ion)