Waingapu.Com – Dengan mengendarai sepeda motor dan menumpangi belasan kendaraan roda empat, seribuan massa yang tergabung dalam Laskar Pasola, Senin (10/08)
siang kemarin mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Kedatangan massa ini kembali menyuarakan kekesalan dan penolakan pada Markus Dairo Talu dan Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
Massa juga membentangkan spanduk yang dibarengi orasi meminta Presiden Jokowi merealisasikan Revolusi Mental di SBD. “Masyarakat butuh pemimpin yang jujur bukan hasil rekayasa dan penggelembungan suara. MDT-DT adalah hasil penggelembungan dan rekayasa MK,” papar Agustinus Wakur Kaka, Korlap aksi demo ini dalam sebagain orasinya.
Tak hanya itu, massa yang menyatakan diri mewakili tiga suku besar yang ada di SBD yakni Loura, Waijewa, dan Kodi itu juga menyatakan kekesalan juga kecaman mereka pada MDT-DT dengan lantunan tuturan adat masing-masing suku. Tuturan adat itu, disebutkan berisikan doa dan harapan juga kecaman dan kutukan bagi keduanya.
Sejalan dengan persiapan sejumlah daerah dalam menyambut semarak HUT Kemerdekaan RI ke-70, demonstran lewat oratornya kala membacakan pernyataan sikapnya meminta DPRD setempat mendukung mereka untuk menolak MDT-DT memimpin upacara HUT kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus mendatang.
“Kalau sampai MDT-DT pimpin upacara nanti kami akan demo dan akan buat kongres rakyat dari ketiga suku yang mana nanti hasilnya kami akan bawa sendiri menghadap Mendagri dan Presiden,” tegas Lukas Loghe Kaka selaku Ketua Laskar Pasola.
Adapun tuntutan dan aspirasi pendemo dibacakan dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Yosep Malo Lende. Selanjutnya massa bergeser ke Kantor Bupati dengan tujuan menyampaikan aspirasi langsung pada MDT-DT. Namun sayangnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik di Kemendagri pada tahun 2013 silam itu sedang berada diluar daerah. Sementara Sekretaris daerah juga tidak berada ditempat.
Suasana sempat riuh dan kembali memancing perhatian aparat keamanan yang bersiaga juga jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS ketika massa dengan tegas dan sinis menolak diterima oleh John Tende, selaku Asisten I Setda SBD. Massa lebih memilih membacakan dan menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada pimpinan aparat keamanan dari Polres Sumba Barat.(ion)