PAKU Integritas, KPK Laksanakan Pembekalan Antikorupsi untuk PN Kementerian LHK

oleh
Kantor KPK

Waingapu.Com, Jakarta – Mengawali Program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (PN) Berintegritas (PAKU Integritas) tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/05/2022) akan memberikan pembekalan antikorupsi bagi menteri dan jajaran pejabat eselon satu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta pasangan masing-masing. Kegiatan akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pukul 08.30-12.00 WIB. Demikian rilis yang diterima media ini dari KPK melalui Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding.  

Dijabarkan Ipi, dalam kegiatan ini dijadwalkan Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono, Inspektur Jenderal Laksmi Wijayanti dan jajaran eselon satu lainnya beserta pasangan masing-masing akan hadir. Acara akan dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana beserta jajarannya. 

Baca Juga:  BPBD Juga Politisi Salurkan Bantuan Emergency Korban Puting Beliung Pandawai

“Dalam upaya pencegahan korupsi, KLHK dan KPK telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian yang dilakukan KPK. Salah satunya terkait Kajian Sistem Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2018,” jelas Ipi.

Dalam kajian tersebut, KPK mendapati ada 7 (tujuh) permasalahan utama yang terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem pada tata kelola lingkungan hidup. Antara lain terkait belum selesainya instrumen perencanaan lingkungan hidup, belum semua instrumen pengendalian ditetapkan dan dapat diimplementasikan, kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, tidak ada kebijakan transisi dalam mengatasi keterlanjuran pembangunan yang berdampak pada lingkungan (breakthrough policy), dilema kebijakan, lemahnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum. 

Dari kajian tersebut KPK juga telah memberikan rekomendasi. Di antaranya mendorong penyusunan RPJMN 2020-2024 yang bernuansa perlindungan terhadap lingkungan hidup; mengoptimalkan instrumen kebijakan untuk pengendalian LH; join monitoring perbaikan tata kelola renaksi sampah di laut, Citarum Harum, Jakstranas dan Jakstrada Sampah, emisi rumah kaca, dan limbah medis; penguatan pengawasan dan penegakan hukum; dan pembangunan sistem antikorupsi dalam penyusunan perizinan bidang lingkungan (IPPLH) seperti mekanisme pengaduan masyarakat/complaint, WBS, SPI, dan JAGA.

Baca Juga:  Upacara HUT RI ke-70: Bupati & Wakil Bupati Sumtim Mohon Maaf

Jauh sebelum kajian tersebut, KPK juga telah melakukan sejumlah intervensi pada sektor SDA sebagai wujud perhatian serius KPK pada sektor ini. Beberapa kajian di antaranya Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan, Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara, Kajian Sistem Pengelolaan PNBP Minerba, Kajian Sistem Perizinan SDA, NKB Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber daya Kelautan, hingga Kajian Pengelolaan Sampah Untuk Energi Listrik Terbarukan pada 2019. 

Program ini merupakan kelanjutan program yang sama di tahun 2021. PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. 

PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara. Executive Briefing pada PAKU Integritas 2022 akan diselenggarakan dalam 9 seri yang melibatkan total 10 kementerian/lembaga dan 7 pemerintah daerah. 

Baca Juga:  Kadispora Sumba Timur Tersandung Korupsi, Bupati Tetapkan PLT

17 kementerian/lembaga ini mewakili fokus area KPK tahun ini yang meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik.

Setelah KLHK, Executive Briefing selanjutnya diberikan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Perindustrian. (*)

Komentar