Kita harus membedakan secara cermat antara:
1. Lokasi yang berada di dalam batas resmi taman nasional.
2. Lokasi di sekitar taman nasional yang memiliki hubungan ekologis dengan kawasan konservasi.
3. Kawasan hutan dengan fungsi yang ditetapkan menurut ketentuan kehutanan.
4. Areal penggunaan lain yang tunduk pada ketentuan tata ruang dan peraturan sektoral terkait.
Kategori tersebut tidak dapat dipertukarkan begitu saja. Kawasan penyangga secara ekologis tidak otomatis memiliki status hukum yang sama dengan taman nasional. Demikian pula, lokasi di luar batas taman nasional tidak serta-merta bebas dari pembatasan pemanfaatan ruang atau kewajiban perlindungan lingkungan.
Tanpa kepastian koordinat dan status ruang, perdebatan mengenai legalitas kegiatan maupun risiko ekologis akan mudah terjebak dalam asumsi.
Oleh sebab itu, verifikasi spasial harus menjadi langkah awal, bukan pekerjaan yang baru dilakukan setelah muncul persoalan di lapangan.
Landasan Yuridis: Negara Wajib Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Pernyataan sikap ini bertumpu pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak warga negara, pengelolaan lingkungan hidup, konservasi, keterbukaan informasi, dan penataan ruang.
Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip, antara lain, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kedua ketentuan konstitusional tersebut harus dibaca secara bersamaan. Pembangunan ekonomi bukan tujuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan yang wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahan yang berlaku.
